kebijakan & kemiskinan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan tapi sebaiknya dalam membuat sebuah kebijakan sebaiknya memperhatikan dampak yang akan terjadi.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Kalau kita kaji lebih mendalam sebenarnya letak permasalahan yang terjadi bukanlah pada kenyataan bahwa bangsa ini tidak lagi mempunyai sumber daya alam (SDA) akan tetapi pemasalahan yang terjadi pada bangsa ini adalah bagaimana ketidakmampuan semua aspek di dalam bangsa ini yang kurang mampu bertindak secara bijak baik dalam menentukan kebijakan, memanfaatkan, mengelola, dan pengolahan sumber daya alam.

Jika kita cermat terhadap apa yang sering terjadi pada setiap pemerintahan di negara ini maka kita dapat melihat bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin, subsidi terhadap BBM, bahkan yang terjadi sekarang ini demi menarik simpati masyarakat banyak oknum pemerintahan yang lebih senang membantu dengan cara mencairkan uang secara langsung kepada masyarakat salah satunya dengan program BLT. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan dan jika dilihat dari sektor pendidikan dapat dikatakan sebagai langkah pembodohan serta dapat memperburuk moral juga perilaku masyarakat miskin secara tidak langsung sekalipun dengan dalih-dalih yang seolah-olah dikatakan sebagai langkah bijak demi bangsa ke depan. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM):
1. Pengembangan dan peningkatan program-program penelitian masyarakat
2. Dibuatkan buat sistem pendidikan yang tidak hanya menunjang kemampuan intelektual tapi juga memacu daya juang, kreatifitas, dan nasionalisme
3. Penyelenggaran pelatihan-pelatihan baik kepada kalangan masyarakat umum sampai pada kalangan masyarakat intelektual
4. Pengadaan lomba-lomba IPTEK yang mencakup semua lapisan masyarakat
5. Mengadakan Perpustakaan berlandaskan IPTEK bagi tiap-tiap kecamatan
Selain daripada peningkatan kualitas sumber daya manusia langkah-langkah yang lebih konkret adalah dengan cara membantu perkembangan industri-industri kecil:
1. Membuatkan perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang bergerak di industri kecil mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional
2. Membantu memasarkan barang-barang hasil industri kecil keluar negeri dengan menggunakan sistem standart nilai jual barang yang beraspek membantu pedagang
3. Memberikan bantuan kebutuhan dan pelatihan teknologi kepada industri kecil agar mampu meningkatan produksinya
4. Memberikan Pajak yang tinggi dan pengawasan terhadap Industri-industri asing agar tidak dapat mengganggu stabilitas nasional dan dapat meningkatkan nilai jual hasil dari produk-produk industri kecil Nasional.
5. Membuatkan Branch image untuk industri kecil agar mampu bersaing di pasar internasional.
6. Memberikan bantuan pada proses pembuatan hak paten untuk produksi-produksi hasil kreasi industri-industri indonesia terutama dari industri-industri kecil

Jika kebijakan tersebut dijalankan maka dampak kepada masyarakat akan lebih terasa jika dibandingkan ketika kita hanya memberikan bantuan uang dan yang paling terpenting dengan langkah – langkah ini harapan yang akan timbul bahwa nantinya peradapan masyarakat indonesia dapat semakin berkembang dan akan terjadi persaingan antara industri kecil, industri besar, dan industri asing dalam memperebutkan persaingan pasar yang lebih dinamis sehingga nantinya arah perkembangan stabilitas ekonomi nasional menjadi semakin jelas serta terarah.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: